Jokowi Ingin Pembahasan Tax Amnesty Selesai Tahun Ini

Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan pembahasan revaluasi aset dan pengampunan pajak (tax amnesty) harus diselesaikan tahun ini. Sekertaris Kabinet Pramono Anung, berharap hal tersebut turut menguatkan fondasi perekonomian. 

"Presiden menekankan untuk amnesti yang bersifat amnesti umum segera dipersiapkan untuk mendapatkan persetujuan dengan DPR," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 4 Januari 2016. Dia berasalan karena proses tax amnesty harus melalui pertimbangan DPR. "Jadi bisa bersifat amensti umum dan abolisi."

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, mengatakan pihaknya akan menghitung target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan realisasi tahun ini. Hasil kajian itu akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan sehingga jumlah lebih mudah  seperti bulan November dan Desember kemarin. 

Mardiasmo menyebutkan, basis realisasi anggaran tahun 2016  dikaitkan pertumbuhan alamiah pertumbuhan ekonomi, inflasi , dan upaya tambahan menggenjot penerimaan negara. “Ada measure-measure baru. Kalau ada tax amnesty, kan kita hitung dulu," kata dia. 

Selain memastikan tax amnestydan revaluasi aset terlaksana, menurut Mardiasmo, Presiden ingin penerimaan dari kedua sumber tersebut menjadi jelas peruntukkannya. "Jadi bukan pajaknya (revaluasi aset), setelah revaluasi bagaimana bisa memanfaatkan leveragingnya optimalisasi."

Pengampunan pajak, menurut Mardiasmo, juga diarahkan sebagai aliran dana segar bagi industri selain untuk pemerintah. “Kalau sudah masing-masing masuk sebagai aliran dana untuk digunakan untuk industri teretntu, kita juga menyiapkan untuk dana kepentingan publik juga," tuturnya.(Tempo)