Anggota DPD RI Asal Aceh Tagih Janji Pemerintah Terkait Pengangkatan Guru Honorer

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh H.Sudirman melaporkan hasil reses di Gedung Nusantara 5, komplek Senayan Jakarta pada 17 November 2015 dalam sidang paripurna ke 5 DPD RI.

Dalam pelaporannya Senator yang akrab disapa Haji Uma tersebut menyampaikan beberapa temuan dan keluhan selama reses di Aceh, diantaranya tentang kekerasan terhadap anak, percepatan jalan terowongan Gurutee-Pantai Barat Selatan, dan terkait pengangkatan guru honorer.

Haji Uma menyoroti terkait status guru honorer kategori 2 yang dijanjikan menjadi PNS di Tahun 2016 melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menurutnya pada rapat bersama komisi 2 DPR 15 september 2015 lalu,

“Menteri Yuddy sudah menyepakati pengangkatan status guru honorer kategori 2 menjadi PNS yang membutuhkan anggaran 34 Triliun, sayangnya anggaran tersebut tidak dianggarkan pada APBN 2016 yang baru saja disahkan sehingga terancam terwujudnya janji pemerintah tersebut,”ujar H.Uma

Haji Uma sangat menyayangkan hal tersebut,  karena menurutnya, itu menunjukkan ketidakadilan negara terhadap guru honorer. DPD RI juga melihat pengangkatan guru honorer menjadi hal yang mendesak.

“Kesejahteraan guru dan jaminan hari tua bagi mereka menjadi krusial karena tidak mungkin seorang guru dapat berkonsentrasi mengajar dan mendidik siswa bila mereka masih harus memikirkan bagaimana bertahan hidup,” protes Aktor Eumpang Breuh tersebut.

Menurutnya, Guru merupakan ujung tombak revolusi mental, bila Pemerintah ingin menyukseskan Nawacita, terutama Nawacita kelima, maka sudah saatnya pemerintah dan instansi-instansi terkait memberikan kebijakan afirmasi terhadap masalah kesejahteraan guru,

“DPD masih menaruh harapan agar pemerintah dalam jangka pendek bisa merespon hal ini, paling tidak memproses pengangkatan mereka yang telah lulus ujian, Pemerintah harus menggagarkannya dalam APBN-P tanpa alasan lain,” pinta Haji Uma